Banyaknya kasus perdagangan orang yang Meresahkan dunia internasional disikapi serius oleh Presiden Joko Widodo,
Karena memang selama ini yang menjadi korbannya yang paling banyak adalah masyarakat yang berasal dari Indonesia.
Penanganan kasus ini disebutnya juga semakin sulit karena umumnya para pelaku beroperasi di wilayah-wilayah yang kurang diawasi oleh pemerintah atau otoritas setempat.
Misalnya, di free trade zone yang ada di Kamboja atau di Myawaddy, daerah konflik di mana otoritas pusat Myanmar tidak memiliki kontrol penuh.
Besarnya perhatian hampir semua negara anggota ASEAN terhadap isu ini telah disampaikan melalui aduan kepada AICHR.
Karena itu, ujar Yuyun, ASEAN perlu perlu membicarakan dan membuat semacam kesepakatan regional dalam penanganan kasus online scams ini.
“Isu perdagangan manusia akan berkembang terus sehingga ASEAN perlu memperbarui kerja sama regional.
Untuk menangani kasus dan menyelamatkan warganya yang menjadi korban di luar negeri,” kata dia kepada ANTARA.
Menyoroti pentingnya upaya bersama dalam penanggulangan perdagangan manusia di kawasan.
Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa tindak kejahatan tersebut harus diberantas tuntas dari hulu hingga hilir.
Presiden Jokowi juga mengangkat isu tersebut untuk dibicarakan bersama para pemimpin ASEAN selama sesi pleno KTT Ke-42 ASEAN.
Sesuai jadwal yang akan diselenggarakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada Rabu (10/5).
“Ini penting dan sengaja saya usulkan karena korbannya adalah rakyat ASEAN dan sebagian besar adalah WNI,”
Diucapkan Jokowi ketika menyampaikan pernyataan pers jelang KTT ASEAN di Labuan Bajo, Senin (8/5).
Indonesia pun mengusulkan Deklarasi Pemberantasan Perdagangan Manusia.
Akibat Penyalahgunaan Teknologi untuk dapat diadopsi sebagai salah satu dokumen hasil KTT ke-42 ASEAN.
