Upaya presiden Jokowi dalam membawa isu perdagangan orang ke forum tertinggi ASEAN mendapat respon positif.
Sehingga disepakati dalam deklarasi yang telah diadopsi oleh 10 negara anggota pada Rabu (10/5),
Para pemimpin ASEAN sepakat untuk memperkuat kerja sama dan koordinasi.
Dalam pemberantasan perdagangan manusia dengan meningkatkan kapasitas penegak hukum dan lembaga terkait.
Masing-masing negara anggota wajib menyelidiki, mengumpulkan data dan bukti, mengidentifikasi korban, mendeteksi, dan mengadili kejahatan.
Menggunakan alat teknologi; berbagi praktik terbaik dan pelajaran; bertukar informasi; melakukan latihan.
Kemudian operasi terkoordinasi bersama; serta penyelidikan bersama terkait TPPO dan kejahatan transnasional lainnya.
“Kami akan memperkuat upaya regional untuk mengidentifikasi korban yang diperdagangkan atau calon korban,
Termasuk melalui metode berbasis teknologi untuk mencegah kriminalisasi dan penahanan mereka,
Tunduk pada hukum domestik, serta mendorong pengembangan pedoman identifikasi yang direkomendasikan di tingkat nasional,”
Pernyataan tersebut disampaikan oleh para pemimpin ASEAN dalam deklarasi tersebut.
Seluruh pemimpin ASEAN juga menunjukkan keberpihakan kepada semua korban.
Yakni dengan mendorong penetapan standar minimum perlindungan bagi korban TPPO.
dengan menjajaki pengembangan mekanisme rujukan regional melalui pemanfaatan mekanisme ASEAN .
ASEAN akan memperkuat kerja sama di bidang pengelolaan perbatasan, pencegahan, penyidikan, penegakan hukum dan penindakan, perlindungan, pemulangan dan dukungan seperti rehabilitasi dan reintegrasi korban.
