Konstalasi politik menjadi sebuah peristiwa yang bisa membahayakan keamanan masyarakat.
Pemerintah China meminta jaminan keamanan bagi warganya yang berada di kawasan Myanmar utara.
Hal ini menyusul klaim bahwa kelompok bersenjata dari etnis minoritas telah menguasai satu kota di Negara Bagian Shan yang berbatasan dengan China.
“Kami meminta pihak-pihak terkait di Myanmar menjunjung tinggi dialog dan konsultasi.
Untuk mengakhiri permusuhan sesegera mungkin, menyelesaikan perselisihan secara damai.
Menghindari eskalasi,” kata juru bicara Kemenlu China Mao Ning kepada pers di Beijing, Kamis (25/7).
Media lokal Myanmar yang dikuasai oleh kelompok Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar (MNDAA) melaporkan bahwa.
Kelompok itu “sepenuhnya merebut markas komando Militer Timur Laut di kota Lashio” yang dihuni sekitar 150.000 orang.
Lashio berada di Negara Bagian Shan di wilayah utara, sekitar 120 kilometer dari perbatasan China.
Kota ini direbut setelah 23 hari pertempuran dengan pasukan junta.
“Kami juga meminta keselamatan orang-orang yang tinggal di wilayah perbatasan, lokasi proyek, bisnis, dan personel China di Myanmar.” ujar Mao.
“China akan terus mendorong perundingan perdamaian dan mendorong Myanmar utara.
Untuk menjaga momentum gencatan senjata dan perundingan damai,” kata jubir, menambahkan.
Mao menyebut pemerintah China terus memantau dengan cermat situasi di Myanmar utara.
Meski MNDAA mengeklaim telah merebut Lashio, juru bicara junta Zaw Min Tun mengatakan klaim itu tidak benar.
Negara Bagian Shan, di Myanmar utara, dilanda pertempuran sejak akhir Juni ketika aliansi kelompok etnis bersenjata.
Kembali melancarkan serangan terhadap junta militer di sepanjang jalan raya menuju Provinsi Yunnan, China.
Bentrokan tersebut pun merusak upaya gencatan senjata yang difasilitasi Beijing pada Januari.
Agar menghentikan gerakan aliansi Tentara Arakan (AA), Tentara Pembebasan Nasional Ta’ang (TNLA), dan MNDAA.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi saat pertemuan para menlu ASEAN di Vientiane, Laos pada Kamis (25/7).
Juga menyoroti keengganan junta Myanmar terlibat dalam rencana perdamaian regional yang telah dirancang sebelumnya.
Rencana perdamaian itu ditujukan untuk menyelesaikan krisis yang dipicu oleh kudeta pada 2021 di Myanmar.
