Perdamaian dunia harus menjadi priorotas utama yang harus dilakukan untuk melindungan masyarakat dar berbagai bentuk kekhawatiran.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mendesak ASEAN meningkatkan upaya global untuk memastikan upaya perlucutan senjata nuklir.
Hal tersebut disampaikan Retno dalam pertemuan Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ Commission).
Sebagai agenda pertama dalam rangkaian Pertemuan ke-57 Menteri Luar Negeri se-ASEAN (AMM ke-57) di Vientiane, Laos, Rabu waktu setempat.
“Keluarnya beberapa negara kunci pemilik senjata nuklir dari perjanjian penting internasional.
Semakin menjauhkan kita dari cita-cita untuk memiliki dunia yang bebas dari senjata nuklir,”
Ucap Menlu RI di hadapan peserta pertemuan, sebagaimana pernyataan Kemlu RI yang diterima di Jakarta, Rabu.
Retno menyebut sejumlah perjanjian internasional yang mulai ditinggalkan negara-negara kunci di antaranya Joint
Comprehensive Plan of Action (JCPOA), Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, Anti-Ballistic Missile Treaty, dan Strategic Arms Race Reduction Treaty.
Menurut Retno penurunan komitmen dari negara-negara tersebut secara nyata akan berdampak negatif bagi stabilitas kawasan, tak terkecuali Asia Tenggara.
Oleh karena itu, negara-negara ASEAN, apapun tantangan yang dihadapi, harus tetap berpegang teguh pada komitmennya.
Untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir, ucap Menlu RI.
Retno juga menggarisbawahi pentingnya ASEAN mendesak pemilik senjata nuklir untuk menjalankan komitmen mereka bagi upaya perlucutan senjata dan non-proliferasi (penyebaran senjata nuklir) secara global.
“ASEAN perlu menjalin kerja sama dengan kawasan bebas senjata nuklir lainnya,” kata Retno, menambahkan.
Dengan demikian, ia menyatakan dukungan Indonesia terhadap pelaksanaan pelatihan antara ASEAN dan OPANAL,
Organisasi untuk perlucutan senjata nuklir di kawasan Amerika Latin dan Karibia, untuk membahas isu reservasi pada Mei 2024 lalu.
Selain membahas isu perlucutan senjata nuklir, pertemuan Komisi SEANWFZ turut menyatakan dukungan terhadap aksesi Timor Leste ke dalam Traktat SEANWFZ, yang prosesnya diharapkan selesai tahun ini.
Komisi juga menyambut baik berbagai kemajuan dalam penerapan Rencana Aksi Traktat SEANWFZ periode 2023—2027.
